PENGADILAN AGAMA CIKARANG

seluk beluk dunia peradilan

Semua Unsur di MA Dukung Terwujudnya Pengadilan Indonesia yang Agung

Hari Ketiga Rakernas :

Image


Tuada Bin bersama dengan para pejabat  eselon I MA dalam sidang komisi VI, Jum’at (9/10)

Palembang | badilag.net (9/10)

Setelah para peserta bergabung di sidang komisi sesuai dengan lingkungan peradilannya masing-masing, di hari ketiga Rakernas ini mereka kembali  menggelar sidang komisi. Dalam sidang kali ini, peserta Rakernas dibagi menjadi 2 komisi, komisi V dan  VI. Komisi V adalah komisi khusus yang akan membahas persoalan khusus  di MA, terutama permasalahan keadaan perkara di MA. Sedangkan komisi VI adalah komisi  yang mengelaborasi aspek non judisial. Dalam semua presentasinya,  tergambar bahwa semua unsur di MA, mendukung terwujudnya pengadilan Indonesia yang agung.

Komisi V diikuti oleh seluruh hakim agung,  pejabat eselon I dan II kepaniteraan,  hakim adhoc Tipikor dan HAM. Agenda utama di komisi ini adalah paparan perkara oleh Panitera. Sementara di Komisi VI yang diikuti oleh  para pejabat eselon I dan II MA, para  ketua, Wakil Ketua, dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding seluruh lingkunga peradilan. Disini mereka membicarakan persoalan administrasi non judisial yang  dipimpin oleh Tuada Pembinaan MARI bersama  Sekretaris MA, para Dirjen dan para Ketua Badan.

Arahan Tuada Bin

Dalam arahannya Tuada Pembinaan MARI (Tuada Bin), Widayatno Sastro Hardjono, memberikan catatan pada dua hal pokok, yakni persoalan mutasi dan kebijakan anggaran. Tentang  sistem mutasi, Tuada Bin mengariskan bahwa pelaksanaan mutasi harus objektif dan sistem perencanaan karir yang jelas.

“Kini pola mutasi dan sistem penilaian mutasi masih belum memiliki pola yang sama, diharapkan para Dirjen bisa mempresentasian pola mutasi dan para peserta memberikan masukan”, ungkap Tuada Bin.

Sementara menyangkut kebijakan anggaran, Tuada Bin mengingatkan status disclaimer oppinion  yang dipredikatkan BPK kepada MA. Terkait dengan hal ini, Sekretaris MA,  HM. Rum Nessa, menjelaskan bahwa pangkal  permasalahan dipredikatkannya status disclaimer ini, adalah  manajemen  aset, manajemen keuangan, dan biaya perkara.

“Sepertinya, sebagian kita malas mencatat mutasi asset”, ungkap Rum Nessa menjelaskan salah satu masalah yang ada di manajemen asset.

Terkait dengan bidang keuangan, Sekretaris MA pun menargetkan tingkat realisasi anggaran MA dan lingkungan peradilan se Indonesia dapat menembus angka 90 %. Untuk mendukung target ini, Ia meminta kepada pimpinan dan Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding untuk meningkatkan manajemen keuangan/anggaran. Ia mengingatkan bahwa capaian target realisasi anggaran ini sangat penting mengingat capaian  tersebut  menjadi standar untuk menetapkan anggaran tahun berikutnya.

Semua Dukung Visi MA

Dalam presentasi yang disampaikan oleh  Dirjen Badilmiltun, Badilag, Badilmum, Ka Balitbang Diklat Kumdil dan Ka BUA tergambar kesamaan sikap untuk  mendukung visi  MA untuk mewujudkan pengadilan Indonesia yang Agung, sesuai dengan  substansi fungsinya masing-masing.

Ditjen Badilmiltun dan Badilag, bahkan secara tersurat  menetapkan visinya   dalam  redaksi yang satu makna. Ditjen Badilmiltun menetapkan Visinya,” Mewujudkan Badan Peradilan Militer dan TUN yang Agung”.  Sedangkan Ditjen Badilag merumuskan  visi dengen redaksi   ” Mewujudkan Badan Peradilan Agama yang Agung”. Sementara  Visi Ditjen Badilum meski tidak secara tersurat, dalam visinya tetap mengandung makna pewujudan visi MA.

Terkait dengan pola mutasi yang  menjadi highlight pengarahan Tuada Bin, Dirjen Badilag Wahyu Widiana,  menyampaikan bahwa  Badilag akan meningkatkan sistem mutasi  ke arah yang lebih baik. Wahyu memaparkan bahwa untuk mencapai hal ini, Ditjen Badilag telah meningkatkan sistem data dan informasi pegawai melalui aplikasi SIMPEG yang kini datanya sedang dimigrasikan ke SIKEP. Selain itu, Badilag telah mengariskan sistem mutasi yang polanya serupa dengan Ditjen Badilum.

“selama ini mutasi di Badilag dijuluki “mutasi obat nyamuk”. Ke depan tidak lagi seperti ini”, tegas Wahyu Widiana.
Namun demikian, menurut  Dirjen Badilag, masih ada kendala anggaran yang membuat mutasi di badilag belum sesuai dengan  pola yang telah dirumuskan tersebut.

Diklat Cakim

Kepala Badan litbang Diklat Kumdil, Anwar Usman, setelah memaparkan pedoman Diklat yang telah dirumuskannya , menegaskan salah satu kebijakan penting terkait dengan pola pengembangan hakim. Menurutnya, Diklat Cakim menjadi hal yang sangat penting dalam tahapan pengembangan karir hakim. Sehingga,  kata Anwar Usman, mulai tahun 2010  bagi Calon Hakim yang tidak lulus dalam diklat tidak akan diusulkan menjadi hakim.

“Ia  tidak akan diusulkan jadi hakim tapi hanya sebagai pegawai negeri sipil biasa”, tegas Anwar Usman.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan MARI,  HM, Syarifuddin, meminta kepada pimpinan pengadilan tingkat banding  untuk meningkatkan pengawasan kepada pengadilan di bawah wilayahnya.Pengawasan ini, menurutnya, menjadi elemen penting dalam menjalankan efektifitas organisasi.

Ia pun mengharapkan terciptanya sistem pelaporan yang terkoordinir dengan Badan Pengawasan terhadap setiap kasus penanganan Disiplin pegawai di lingkungan peradilan.
“Jangan sampai, ada hakim yang ditindak, kami tidak mengetahuinya”, ungkap Kepala Bawas.

Dalam kesempatan presentasi terakhir, Kepala Badan Urusan Administrasi, Subagyo, meminta trio unsur pimpinan pengadilan yakni, Ketua, Wakil, dan Panitera/Sekretaris berjalan secara harmonis sesuai dengan perannya masing-masing. Demikian juga koordinasi antar pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding,  harus berjalan dengan efektif.

“Pengadilan Banding, harus menjadi  kawal depan dari MA”, ujar Kepala Bua.
Pengadilan tingkat banding, kata Ka Bua,  harus menjadi Koordinator yang bagi pengadilan  tingkat pertama yang berada di wilayahnya.

“Kami tidak akan merespon  surat yang diajukan oleh pengadilan tingkat pertama yang ditujukan langsung ke MA . Surat tersebut harus diajukan oleh pengadilan tingkat banding”,  tegasnya.  (asnoer| tim liputan rakernas)

9 Oktober 2009 - Posted by | berita hukum

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: