PENGADILAN AGAMA CIKARANG

seluk beluk dunia peradilan

PELATIHAN PENGEMBANGAN IT DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT

Pengadilan Tinggi Agama Bandung bekerja sama dengan ComLabs Institut Teknologi Bandung mengadakan acara yang bertajuk “PELATIHAN PENGEMBANGAN IT DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT”. Pelatihan yang diadakan selama 2 hari tersebut dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia dilingkungan Peradilan Agama terutama dalam hal Informasi dan Teknologi.

Hal tersebut dirasa perlu guna menunjang beban kerja yang semakin meningkat, hal mana IT menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pendaftaran hingga penyelesaian perkara.

Untuk itu, Pengadilan Agama Cikarang sangat menyambut baik diselenggarakannya acara tersebut. PA Cikarang kemudian mengirimkan delegasi terbaiknya untuk mengikuti pelatihan tersebut, diantaranya yaitu M. Ramdani, SH, Reynul Ardi, SE dan H.M. Ridwan, SH. Dengan partisipasi tersebut diharapkan mereka dapat memberikan informasi (akses) lebih luas kepada publik mengenai Pengadilan Agama Cikarang, termasuk perkara yang sedang berjalan.

15 Oktober 2009 Posted by | Informasi Teknologi | , , , , , | Tinggalkan komentar

PENERIMAAN CALON HAKIM (CAKIM) DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) MAHKAMAH AGUNG RI FORMASI TAHUN ANGGARAN 2009

Mahkamah Agung Republik Indonesia membuka Penerimaan Calon Hakim (Cakim) / Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan lihat di  http://www. mahkamahagung.go.id/images/uploaded/pengumumancpns2009.pdf atau http://www.badilag.net

12 Oktober 2009 Posted by | lowongan CPNS | , | Tinggalkan komentar

Selayang Pandang

Dalam rangka transparansi publik terhadap dunia peradilan, maka kami  selaku karyawan Pengadilan Agama Cikarang melalui wadah blog ini berusaha memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya seputar peradilan.

Blog ini juga lahir atas inisiatif kawan-kawan di PA Cikarang yang ingin menyalurkan bakat dan kreatifitas jurnalistik mereka, selain itu, blog ini juga sebagai media untuk memberi informasi seluas-luasnya tentang PA Cikarang.

Mudah-mudahan blog ini bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya warga masyarakat Kabupaten Bekasi yang menjadi yurisdiksi PA CIkarang.

9 Oktober 2009 Posted by | berita hukum | Tinggalkan komentar

Semua Unsur di MA Dukung Terwujudnya Pengadilan Indonesia yang Agung

Hari Ketiga Rakernas :

Image


Tuada Bin bersama dengan para pejabat  eselon I MA dalam sidang komisi VI, Jum’at (9/10)

Palembang | badilag.net (9/10)

Setelah para peserta bergabung di sidang komisi sesuai dengan lingkungan peradilannya masing-masing, di hari ketiga Rakernas ini mereka kembali  menggelar sidang komisi. Dalam sidang kali ini, peserta Rakernas dibagi menjadi 2 komisi, komisi V dan  VI. Komisi V adalah komisi khusus yang akan membahas persoalan khusus  di MA, terutama permasalahan keadaan perkara di MA. Sedangkan komisi VI adalah komisi  yang mengelaborasi aspek non judisial. Dalam semua presentasinya,  tergambar bahwa semua unsur di MA, mendukung terwujudnya pengadilan Indonesia yang agung.

Komisi V diikuti oleh seluruh hakim agung,  pejabat eselon I dan II kepaniteraan,  hakim adhoc Tipikor dan HAM. Agenda utama di komisi ini adalah paparan perkara oleh Panitera. Sementara di Komisi VI yang diikuti oleh  para pejabat eselon I dan II MA, para  ketua, Wakil Ketua, dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding seluruh lingkunga peradilan. Disini mereka membicarakan persoalan administrasi non judisial yang  dipimpin oleh Tuada Pembinaan MARI bersama  Sekretaris MA, para Dirjen dan para Ketua Badan.

Arahan Tuada Bin

Dalam arahannya Tuada Pembinaan MARI (Tuada Bin), Widayatno Sastro Hardjono, memberikan catatan pada dua hal pokok, yakni persoalan mutasi dan kebijakan anggaran. Tentang  sistem mutasi, Tuada Bin mengariskan bahwa pelaksanaan mutasi harus objektif dan sistem perencanaan karir yang jelas.

“Kini pola mutasi dan sistem penilaian mutasi masih belum memiliki pola yang sama, diharapkan para Dirjen bisa mempresentasian pola mutasi dan para peserta memberikan masukan”, ungkap Tuada Bin.

Sementara menyangkut kebijakan anggaran, Tuada Bin mengingatkan status disclaimer oppinion  yang dipredikatkan BPK kepada MA. Terkait dengan hal ini, Sekretaris MA,  HM. Rum Nessa, menjelaskan bahwa pangkal  permasalahan dipredikatkannya status disclaimer ini, adalah  manajemen  aset, manajemen keuangan, dan biaya perkara.

“Sepertinya, sebagian kita malas mencatat mutasi asset”, ungkap Rum Nessa menjelaskan salah satu masalah yang ada di manajemen asset.

Terkait dengan bidang keuangan, Sekretaris MA pun menargetkan tingkat realisasi anggaran MA dan lingkungan peradilan se Indonesia dapat menembus angka 90 %. Untuk mendukung target ini, Ia meminta kepada pimpinan dan Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding untuk meningkatkan manajemen keuangan/anggaran. Ia mengingatkan bahwa capaian target realisasi anggaran ini sangat penting mengingat capaian  tersebut  menjadi standar untuk menetapkan anggaran tahun berikutnya.

Semua Dukung Visi MA

Dalam presentasi yang disampaikan oleh  Dirjen Badilmiltun, Badilag, Badilmum, Ka Balitbang Diklat Kumdil dan Ka BUA tergambar kesamaan sikap untuk  mendukung visi  MA untuk mewujudkan pengadilan Indonesia yang Agung, sesuai dengan  substansi fungsinya masing-masing.

Ditjen Badilmiltun dan Badilag, bahkan secara tersurat  menetapkan visinya   dalam  redaksi yang satu makna. Ditjen Badilmiltun menetapkan Visinya,” Mewujudkan Badan Peradilan Militer dan TUN yang Agung”.  Sedangkan Ditjen Badilag merumuskan  visi dengen redaksi   ” Mewujudkan Badan Peradilan Agama yang Agung”. Sementara  Visi Ditjen Badilum meski tidak secara tersurat, dalam visinya tetap mengandung makna pewujudan visi MA.

Terkait dengan pola mutasi yang  menjadi highlight pengarahan Tuada Bin, Dirjen Badilag Wahyu Widiana,  menyampaikan bahwa  Badilag akan meningkatkan sistem mutasi  ke arah yang lebih baik. Wahyu memaparkan bahwa untuk mencapai hal ini, Ditjen Badilag telah meningkatkan sistem data dan informasi pegawai melalui aplikasi SIMPEG yang kini datanya sedang dimigrasikan ke SIKEP. Selain itu, Badilag telah mengariskan sistem mutasi yang polanya serupa dengan Ditjen Badilum.

“selama ini mutasi di Badilag dijuluki “mutasi obat nyamuk”. Ke depan tidak lagi seperti ini”, tegas Wahyu Widiana.
Namun demikian, menurut  Dirjen Badilag, masih ada kendala anggaran yang membuat mutasi di badilag belum sesuai dengan  pola yang telah dirumuskan tersebut.

Diklat Cakim

Kepala Badan litbang Diklat Kumdil, Anwar Usman, setelah memaparkan pedoman Diklat yang telah dirumuskannya , menegaskan salah satu kebijakan penting terkait dengan pola pengembangan hakim. Menurutnya, Diklat Cakim menjadi hal yang sangat penting dalam tahapan pengembangan karir hakim. Sehingga,  kata Anwar Usman, mulai tahun 2010  bagi Calon Hakim yang tidak lulus dalam diklat tidak akan diusulkan menjadi hakim.

“Ia  tidak akan diusulkan jadi hakim tapi hanya sebagai pegawai negeri sipil biasa”, tegas Anwar Usman.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan MARI,  HM, Syarifuddin, meminta kepada pimpinan pengadilan tingkat banding  untuk meningkatkan pengawasan kepada pengadilan di bawah wilayahnya.Pengawasan ini, menurutnya, menjadi elemen penting dalam menjalankan efektifitas organisasi.

Ia pun mengharapkan terciptanya sistem pelaporan yang terkoordinir dengan Badan Pengawasan terhadap setiap kasus penanganan Disiplin pegawai di lingkungan peradilan.
“Jangan sampai, ada hakim yang ditindak, kami tidak mengetahuinya”, ungkap Kepala Bawas.

Dalam kesempatan presentasi terakhir, Kepala Badan Urusan Administrasi, Subagyo, meminta trio unsur pimpinan pengadilan yakni, Ketua, Wakil, dan Panitera/Sekretaris berjalan secara harmonis sesuai dengan perannya masing-masing. Demikian juga koordinasi antar pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding,  harus berjalan dengan efektif.

“Pengadilan Banding, harus menjadi  kawal depan dari MA”, ujar Kepala Bua.
Pengadilan tingkat banding, kata Ka Bua,  harus menjadi Koordinator yang bagi pengadilan  tingkat pertama yang berada di wilayahnya.

“Kami tidak akan merespon  surat yang diajukan oleh pengadilan tingkat pertama yang ditujukan langsung ke MA . Surat tersebut harus diajukan oleh pengadilan tingkat banding”,  tegasnya.  (asnoer| tim liputan rakernas)

9 Oktober 2009 Posted by | berita hukum | Tinggalkan komentar

MASING-MASING LINGKUNGAN PERADILAN IKUTI RAPAT KOMISI

8/10/2009

PALEMBANG-HUMAS. Hari kedua Rakernas MA, peserta rapat kerja nasional dibagi menjadi 4 (empat) komisi teknis peradilan dan 2 (dua) komisi non teknis. Pembagian komisi teknis ini sesuai dengan lingkungan peradilan di bawah MA. Lingkungan Peradilan Umum bergabung di Komisi I, Peradilan Agama di Komisi II, Peradilan Militer di Komisi III dan Peradilan TUN di Komisi IV. Sedangkan dua komisi non teknis, masing-masing adalah komisi SUS/DUK dan Komisi pembinaan bidang administrasi.

Sesuai tema rakernas, rapat komisi yang diagendakan akan berlangsung hingga Jumat (9/10) pukul 11.00 ini menjadi ajang elaborasi pemikiran untuk mencapai kesamaan persepsi di dalam penerapan hukum.

Dalam pelaksanaan sidang komisi ini, Komisi I dan III bergabung dalam satu forum yang diikuti oleh para Hakim Agung, Pejabat Eselon I dan II, Hakim Adhoc Tipikor, Hakim Adhoc PHI, Para Askor (dari lingkungan peradilan umum dan militer), KPT, WKPT, Pansek PT, Ka Dilmiltama, Wa KA Dilmiltama, Ka Dilmilti, Waka Dimilti, dan Katera Dilmilti/Dilmiltama. Agenda utama dalam sidang Komisi I dan II ini adalah pemaparan Tuada Pidana Umum dan Tuada Pidana Khusus serta sejumlah hakim agung dari kedua lingkungan tersebut.

Khusus untuk Komisi I, dibagi menjadi Komisi I.A dan I.B. Komisi I.A membidangi pembahasaan persoalan teknis Pidana Umum dan Pidana Khusus. Sedangkan Komisi I.B membidangi pembahasan persoalan teknis Perdata Umum dan Perdata Khusus.

Komisi II yang diikuti oleh Hakim Agung dari lingkungan peradilan agama, pejabat eselon I dan II Ditjen Badilag, para KPTA dan WKPTA, Panmud dan Askor Uldilag bersama-sama mengkaji masalah seputar teknis judisial. Di Komisi II ini Tuada Uldilag bersama dengan sejumlah Hakim Agung dari lingkungan peradilan agama memaparkan makalah tentang persoalan teknis peradilan agama yang muncul belakangan.

Sementara itu, di Komisi IV Tuada Uldiltun memaparkan persoalan teknis yustisial di lingkungan Peradilan TUN bersama para hakim agung dari lingkungan TUN, Pejabat Eselon II Dilmiltun, KPT TUN, WKPT TUN, Askor Uldiltun dan Pansek PT TUN.

Hasil rumusan dari sidang komisi ini rencananua akan dibawa ke pleno komisi yang dijadwalkan Jum’at (9/10). (tim liputan rakern

9 Oktober 2009 Posted by | berita hukum | Tinggalkan komentar

HARI RAYA IDUL FITRI

SELURUH STAF DAN KARYAWAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1430 H

8 Oktober 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.